GARUT, Sinarpriangan.com – Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Tatan Asmara, mempertanyakan soal adanya pengurangan dana desa yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Tatan Asmara, yang juga Ketua Apdesi DPK Cibatu itu mempertanyakan soal parameter yang dijadikan Kementerian Keuangan soal pengurangan dana desa.
Apakah pengurangan itu mengacu kepada luas wilayah, jumlah penduduk atau kondisi kemiskinan di desa tersebut?.
Menurut Tatan, parameter yang dijadikan acuan harus jelas dan penghitungan harus real di lapangan. Karena Tatan yakin untuk setingkat Menteri, perhitungan hanya di atas meja. Berbeda dengan kades yang melihat langsung kondisi di lapangan.
“ Untuk penentuan pengurangan dana desa saya pun tidak mengerti dalam perhitungan. Itu terkait perhitungan apa. Apakah luas wilayah, jumlah penduduk atau kondisi di desa tersebut,” ujar Tatan Saat ditemui kemarin.
baca juga: Kades Cintaasih Minta Penjelasan Soal Pengurangan Pagu Dana Desa
baca juga: Pagu Dana Desa Samarang Berkurang Padahal Desa Mandiri?
“ Makanya saya meminta untuk pejabat yang ada di paling atas, perhitungannya yang harus jelas ngambilnya dari mana. Kalau seperti bu Mentri pak Presiden menghitung di atas meja, kalau kita langsung bersentuhan dengan masyarakat,”Jelasnya.
Tatan pun menyebut, jika tidak ada kejelasan soal parameter yang dijadikan acuan, Apdesi tampaknya akan mengambil sikap. Apdesi akan melakukan aksi ke Jakarta untuk mempertanyakan soal pengurangan pagu dana desa tersebut.
“ Aksi pasti ada, ke Jakarta pak. DPC Apdesi Kabupaten Garut, kita pun merencanakan audiensi ke Pemerintah, yaitu ke Kementerian Keuangan,” ujarnya.(atu)
baca juga: Kesulitan Biaya, Driver Ojol dari Garut Berhasil Jalani Operasi Dibantu Sosok Ini
baca juga: Pedagang Pasar Guntur Ciawitali Sering jadi Korban Peredaran Uang Palsu
