GARUT_Sinarpriangan News
Kabut tebal menyelimuti realisasi dana desa di Desa Girimukti, Kecamatan Singajaya. Proyek pengaspalan jalan yang seharusnya menjadi bukti pembangunan, justru memunculkan pertanyaan kritis menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Ironisnya, pertanyaan ini sulit dijawab karena sang Kepala Desa (Kades) Girimukti terus menghindar dari konfirmasi. Selasa 9 September 2025
Persoalan ini mencuat setelah ditemukan disparitas atau kesenjangan data yang signifikan mengenai nilai anggaran proyek tersebut. Sekretaris Desa (Sekdes) Girimukti menyatakan dengan tegas bahwa nilai proyek pengaspalan jalan tersebut adalah Rp 160 juta.
Namun, pernyataan ini dibantah oleh pihak yang seharusnya memiliki akses informasi serupa, yaitu Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Saat dikonfirmasi via telepon WhatsApp oleh awak media, sang Wakil Ketua BPD mengungkapkan angka yang sama sekali berbeda. Ia mengklaim bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya langsung dari Kepala Desa, anggaran yang dikucurkan untuk proyek yang sama mencapai Rp 250 juta.
Selisih Rp 90 juta antara kedua versi ini menimbulkan tanda tanya besar. Ke mana larinya selisih dana sebesar itu? Apakah terjadi kesalahan pencatatan, atau ada sesuatu yang lebih rumit di balik perbedaan angka tersebut? BPD sebagai lembaga pengawas desa seharusnya memiliki data yang selaras dengan perangkat desa. Kenyataannya, justru terjadi silang pendapat yang fundamental.
Dengan keterangan yang simpangsiur .kami juga mencoba mewawancarai beberapa para warga masyarakat yang ada di sekitar pembangunan jalan ternyata jelas masyarakat tidak mengetahui besar anggran dan darimana sumber dananya
“Untuk pengaspalan jalan ini saya sebagai warga disini ya syukur alhamdulillah sudah di perbaiki, namun untuk besar anggarannya saya tidak tahu dan darimana sumbernya,meskipun masyarakat wajib mengetahui atau berhak menanyakan namun saya pribadi tidak berani, seharusnya pihak pemerintah desa sendiri yang seharusnya mempublikasikan”pungkasnya
Yang membuat situasi ini semakin mencurigakan adalah sikap Kepala Desa Girimukti sendiri yang seolah menghilang. Setiap kali tim media berusaha untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung ke kantor desa, sang Kades selalu disebut-sebut “sedang tidak ada di tempat” atau “kebetulan sedang keluar”.
Upaya konfirmasi tidak hanya dilakukan secara langsung. Awak media juga telah mengirimkan pesan melalui aplikasi percakapan WhatsApp untuk meminta penjelasan resmi mengenai polemik ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun balasan atau tanggapan yang diterima dari Kepala Desa.
Yang lebih mirisnya lagi, ketika narasumber yang enggan di sebutkan Namanya, mengutarakan. Bahwa anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, di alokasikan hanya 110 Juta Rupiah.. !
Keheningan sang Kades ini dinilai banyak kalangan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana desa yang notabene berasal dari uang rakyat. Sikap tertutup ini berpotensi memicu spekulasi dan erosi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan desa.
Masyarakat Desa Girimukti berhak atas jawaban yang jelas dan transparan. Di mana letak kebenaran dari nilai proyek pengaspalan jalan tersebut? Mengapa terjadi perbedaan data antara Sekdes dan BPD, juga dari narasumber lain? Dan yang paling penting, mengapa Kepala Desa memilih untuk bersembunyi daripada memberikan kejelasan?
Polemik ini merupakan ujian nyata bagi prinsip good governance di tingkat desa. Tanpa transparansi dan kesediaan para pemimpin untuk dimintai pertanggungjawaban, Dana Desa yang jumlahnya miliaran rupiah berpotensi tidak tepat sasaran dan rentan disalahgunakan. Pemerintah dituntut untuk turun tangan menyelidiki masalah ini guna mengembalikan kepercayaan dan memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar untuk membangun, khusunya Desa Girimukti, bukan mengeruk keuntungan segelintir orang.
Pewarta:
**Redd**
