GARUT, Sinarpriangan.com – Tahun ini ada yang berbeda dengan sub kegiatan (item) bantuan provinsi (banprov) atau yang akrab disapa bantuan IP. Pasalnya dari segi jumlah memang masih tetap di kisaran Rp130 juta, namun ada sub kegiatan yang berkurang, bertambah dan ada juga yang hilang.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan (PUEM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut, Dedi SH MP, Jumat 27 Januari 2023 di aula Kecamatan Bayongbong, saat memberikan bimtek tentang bantuan provinsi Jabar untuk desa.
” Ini acara bimbingan teknis berkaitan dengan adanya Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2023. Ini yang hadir saat ini kita undang adalah 6 Kecamatan ya, diantaranya dari Cilawu, Bayongbong, Samarang, Sukaresmi, Cigedug, sama Pasirwangi,” ujar Dedi.
Dalam bimtek tersebut, Dedi juga menyebut, pihaknya menjelaskan tentang juklak dan juknis bantuan provinsi Jabar.
” Sub kegiatan yang kami bahas pertama yang berkaitan dengan juklak dan juknis bantuan keuangan Gubernur provinsi Jawa Barat. Dimana dari kegiatan yang sudah diarahkan oleh Pemerintah Provinsi tersebut ada beberapa kegiatan yang hilang dan ada yang bertambah. Yang hilang salah satunya adalah sapa warga, asalnya ada sekarang menjadi tidak ada. Kemudian batas Desa asalnya ada sekarang dia tidak ada,” ujarnya.
” Kemudian ada yang bertambah. Yang bertambah adalah BOP BPD semula BOP BPD adalah Rp 5 juta sekarang bertambah menjadi Rp 7 juta,” tambah Dedi.
baca juga: Sekdis DPMD Garut Tekankan Pentingnya Netralitas dan Tertib Administrasi di Pilkades Serentak
Adapun sub kegiatan yang berkurang diantaranya konten banner. Yang awalnya per tahun Rp3 juta, sekarang jadi Rp2 juta.
” Orientasi inilah yang perlu kami pahamkan sama mereka berkaitan dengan juklak juknis bantuan keuangan Gubernur tahun anggaran 2023,” sebut Dedi.
baca juga: Wabup Garut Tanggapi Wacana Masa Jabatan Kades 9 Tahun
” Dimana posisi yang akan dilaksanakan tetap kalau Pagu adalah Rp 130 juta tetapi saat ini akan ada yang bertambah di jumlah infrastruktur ya. Jadi kemarin itu infrastruktur rata-ratanya maksimal Rp 60 juta lah kemarin. Dengan hilangnya batas Desa kemudian hilangnya sapa warga bisa naik di kisaran Rp 15 juta lah kira-kira,” tutup Dedi.(gilang)
baca juga: PD ‘Aisiyah Garut Gandeng Dinkes dan PERSAGI Untuk Cegah Stunting
