SINAR PRIANGAN NEWS
Kabar pahit kembali menghantam masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang kian hari kian berat. PT Pertamina (Persero) secara resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax per 10 Juni 2025, dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Lonjakan sebesar Rp3.950 atau lebih dari 35 persen ini langsung memicu gelombang protes dan kepanikan di berbagai lapisan masyarakat.
Kenaikan dramatis tersebut terjadi di saat harga bahan bakar subsidi, Pertalite, justru semakin sulit dijangkau baik karena terbatasnya pasokan maupun karena antrean panjang yang menguras waktu dan tenaga. Rakyat pun semakin menjerit.
Dolar Tembus Hampir Rp18.000, Biaya Impor Membludak
Para pengamat menilai kenaikan Pertamax tidak terlepas dari pelemahan rupiah yang ekstrem terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar dolar saat ini hampir menembus angka psikologis Rp18.000, menjadikan biaya impor BBM (yang masih bergantung pada pasar global) melonjak tajam.
Bang Yus, pengamat ekonomi global, mengatakan bahwa situasi ini adalah puncak dari akumulasi tekanan eksternal dan kebijakan moneter yang tidak responsif.
“Ini bukan sekadar kenaikan harga BBM. Ini alarm bahwa fundamental ekonomi kita sedang sakit parah. Dolar yang melangit hingga nyaris Rp18.000 membuat biaya produksi dan distribusi bahan bakar minyak ikut terbang. Pertamax naik 35 persen dalam semalam adalah konsekuensi logis dari pelemahan rupiah yang tidak terkendali,” ujar Bang Yus saat dihubungi Sinar Priangan News, Rabu (10/6/2026).
Pertalite Sulit, Rakyat Kian Terjepit
Lebih memperburuk keadaan, ketersediaan Pertalite sebagai bensin subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah justru semakin langka. Di sejumlah SPBU di wilayah Priangan Timur dan Barat, warga mengaku harus mengantre berjam-jam bahkan hingga keesokan harinya.
“Dari kemarin cari Pertalite kosong terus. Akhirnya terpaksa beli Pertamax, tapi sekarang harganya sudah tembus 16 ribu. Gaji harian saya cuma Rp80 ribu. Mana bisa?” keluh Asp, 45 tahun, warga Cileunyi, saat ditemui di SPBU Jalan Raya Bandung-Garut.
Bang Yus menambahkan bahwa kenaikan Pertamax akan memicu inflasi biaya tinggi (cost-push inflation) di seluruh sektor. Transportasi, logistik, hingga bahan pangan dipastikan ikut melambung dalam waktu dekat.
“Yang terjadi sekarang adalah ‘pajak kemiskinan’ terselubung. Rakyat kecil yang tak punya akses ke kendaraan listrik atau energi alternatif terpaksa membayar harga selangit. Pemerintah harus segera mengevaluasi skema subsidi agar tepat sasaran, sekaligus mencari terobosan untuk menekan ketergantungan impor energi,” tegas Bang Yus.
Seruan Darurat Kebijakan
Sebagai penutup, Bang Yus mengingatkan bahwa fenomena ini bukan hanya masalah harga BBM, melainkan cerminan kerapuhan struktur ekonomi nasional di hadapan gejolak global.
“Jika dolar terus meroket hingga menembus Rp18.000, jangan kaget jika Pertamax menyentuh Rp20.000 atau bahkan lebih. Dan rakyat yang sudah menjerit akan kehilangan suaranya. Pemerintah harus bergerak cepat, tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar atau imbauan.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina dan Kementerian ESDM belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah antisipasi terhadap dampak kenaikan Pertamax bagi masyarakat menengah ke bawah.
**Redd**
