Rumah Ambruk di Mekarwangi Cihurip, Yudha Puja Turnawan Minta Perbaikan dan Pemerataan Bantuan Rutilahu

Berita86 Dilihat

SINAR PRIANGAN – Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan. Kali ini, ia mengunjungi keluarga Marjang dan Mirawati, warga Kampung Legok Muncang, RT 01 RW 02, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, yang rumahnya ambruk akibat pergeseran tanah, Rabu (18/11/2026).

Rumah tersebut ambruk sekitar pukul 06.30 WIB setelah wilayah itu diguyur hujan deras. Kondisi tanah di bawah bangunan yang menjadi gembur dan mengalami pergeseran diduga menjadi penyebab robohnya tempat tinggal keluarga tersebut.

“Rumah kang Marjang dan istrinta teh Mirawati ambruk di hari rabu 18 november 2026 sekitar pukul 06.30 WIB di kampung Legok Muncang RT 01 RW 02 desa Mekarwangi kecamatan Cihurip.
Hujan deras membuat tanah dibawah rumah gembur dan mengalami pergeseran,” ujar Yudha.

Usai menerima informasi kejadian, Yudha bersama sejumlah pihak mendatangi kediaman korban untuk melihat langsung kondisi keluarga terdampak. Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan bantuan sembako dan santunan uang sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya meringankan beban keluarga Marjang.

” Di hari yang sama saya bersama pak Ganjar Ahadiat Tursana, kang Yuyus ketua Bapeksi Garut, pak Yayat kepala Desa Mekarwangi menengok keluarga yang terkena musibah. Selaku wakil rakyat saya memberikan tali asih sembako dan santunan uang untuk meringankan beban kang Marjang dan teh Mirawati.
Ketika musibah terjadi kang marjang dan keluarga sedang berada di dalam rumah, beruntung tida ada yang mengalami cedera dalam musibah ini,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Yudha juga menyoroti kondisi sosial ekonomi keluarga korban. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), keluarga Marjang masuk dalam kelompok desil satu. Namun, menurut Yudha, keluarga tersebut belum mendapatkan seluruh komponen perlindungan sosial dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama setelah keluarga Marjang kehilangan tempat tinggal akibat musibah yang terjadi. Ia meminta pemerintah daerah hadir melalui langkah konkret agar rumah korban dapat segera diperbaiki.

“Keluarga kang Marjang dikategorikan desil satu dalam DTSEN, namun keluarga ini tidak mendapatkan semua komponen perlindungan sosial pemerintah pusat,” ujar Yudha.

Yudha berharap Bupati Garut mengarahkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk melakukan penanganan terhadap rumah keluarga Marjang. Apabila bantuan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, ia meminta keluarga tersebut dipertimbangkan sebagai penerima program perbaikan rumah pada Tahun Anggaran 2027.

” Harapan saya bupati Garut bisa mengarahkan Disperkim untuk membantu kang Marjang dan keluarga memperbaiki rumahnya. Jika tidak memungkinkan maka dinas terkait bisa menentukan keluarga ini menjadi penerima bantuan perbaikan rumah di tahun anggaran 2027,” ujar Yudha.

Di sisi lain, kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Yudha untuk menyampaikan evaluasi terhadap rencana distribusi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Garut.

Ia menilai pemerataan program Rutilahu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, kebutuhan perbaikan rumah tidak hanya terdapat di desa-desa tertentu, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah yang membutuhkan dukungan anggaran pemerintah.

Yudha mengungkapkan, berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disperkim Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027 yang diterimanya, rencana bantuan Rutilahu untuk Kecamatan Cihurip sebanyak 15 unit. Namun, seluruh alokasi tersebut diarahkan ke empat desa, yakni Desa Cihurip, Cisangkal, Mekarwangi, dan Jayamukti.

Ia menilai perencanaan tersebut perlu dievaluasi agar distribusi bantuan lebih proporsional dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di seluruh desa.

“Selaku anggota DPRD Garut saya meminta kepada bupati Garut agar mengarahkan dinas perumahan pemukiman untuk melakukan pemerataan desa yang mendapatkan bantuan rutilahu di tahu. Anggaran 2027 nanti sebelum APBD Garut TA 2027 diterapkan. Karena CPCL di RKA dispeki. Garut untuk tahun anggaran 2027 yang kami terima masih belum berkeadilan. Disperkim Garut mengalokasikan bantuan rutilahu untuk 15 rumah di kecamatan cihurip, semuanya sudah ada nama penerima manfaat dan lokasinya, namun sayangnya semua berlokasi di desa cihurip, desa cisangkal, desa mekarwangi dan desa jayamukti tidak mendapatkan satupun alokasi perbaikan rumah,” ujar Yudha.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan sebelum APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027 ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan kembali distribusi anggaran agar program bantuan perbaikan rumah dapat menjangkau masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan.

Yudha berharap kebijakan anggaran daerah ke depan tidak hanya berorientasi pada penetapan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesempatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Garut.

” Semoga bupati garut bisa mewujudkan APBD Garut yang lebih berkeadilan untuk rakyat garut fi tahun anggaran 2027,” ujar Yudha.(Gilang/feri)