GARUT – Perjuangan pemerintah desa dalam menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat dukungan dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut mengapresiasi rencana audiensi yang akan dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Garut dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Memo menilai, aspirasi yang disampaikan melalui organisasi pemerintah desa tersebut merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, berbagai poin yang diperjuangkan memiliki landasan regulasi yang kuat dan berkaitan erat dengan janji serta komitmen Gubernur Jawa Barat.
Ia menyebut, apa yang diperjuangkan APDESI bukan sekadar keinginan pemerintah desa, tetapi menyangkut hak-hak desa yang harus mendapatkan perhatian dan pemenuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, Memo berharap Gubernur Jawa Barat dapat segera merealisasikan berbagai kebijakan yang menjadi aspirasi pemerintah desa. Baginya, tidak ada alasan untuk mengabaikan tuntutan tersebut karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia juga menilai dukungan pemerintah provinsi terhadap desa perlu diwujudkan secara nyata. Sebab, keberadaan desa memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan, menggerakkan pembangunan, serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Dalam rencana audiensi tersebut, terdapat lima agenda utama yang akan diperjuangkan DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut di hadapan DPRD Provinsi Jawa Barat.
” Pertama, terkait regulasi Kawasan Perdesaan Mandiri Pangan (KDMP). APDESI mendorong adanya kejelasan regulasi dan implementasi program ketahanan pangan di tingkat perdesaan. Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
” Kedua, sinkronisasi anggaran infrastruktur provinsi yang masuk ke wilayah desa. Pemerintah desa mengharapkan adanya kepastian alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” sambung Memo.
Mengenai persoalan infrastruktur, aspirasi tersebut mengacu pada Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
Landasan lainnya adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.121-DPM-Desa/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026.
” Ketiga, kejelasan realisasi hak dan keberlanjutan apresiasi bagi desa maupun tokoh penerima penghargaan Anugerah Gapura Sri Baduga,” ujarnya.
APDESI menginginkan agar penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada desa dan tokoh berprestasi tidak hanya menjadi bentuk penghormatan secara simbolis. Penghargaan tersebut diharapkan dapat disertai pembinaan serta dukungan konkret untuk menjaga kehormatan dan martabat desa.
Hal itu berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, tuntutan tersebut juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 110/HM-DESA tentang Penyelenggaraan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025 serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 140.05/Kep.714-DPM-DESA/2025 tentang Tim Penilai.
” Keempat, mendorong pengalokasian kembali dana aspirasi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk desa, sekaligus mendesak percepatan penerbitan petunjuk teknis (juknis) dan transparansi jadwal pencairan bantuan keuangan (bankeu) desa serta dana hibah provinsi,” ujarnya
Pada poin keempat ini, APDESI menyoroti pentingnya kepastian mekanisme dan jadwal penyaluran bantuan keuangan maupun dana hibah agar pelaksanaan pembangunan di desa tidak mengalami hambatan.
Dasar tuntutannya merujuk pada Pasal 72 ayat (1) huruf e dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Aturan tersebut mengatur sumber pendapatan desa dari bantuan keuangan pemerintah daerah serta prinsip pengelolaan keuangan desa yang harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran.
Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi salah satu dasar hukum pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.
” Kelima, meminta kejelasan realisasi janji politik Gubernur Jawa Barat terkait bantuan anggaran operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp100 juta per desa,” ujar Memo Hermawan.
Aspirasi terakhir berkaitan dengan dukungan anggaran bagi PKK. APDESI menilai organisasi tersebut mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah desa menjalankan program pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketentuan mengenai peran lembaga kemasyarakatan desa tersebut juga merujuk pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Oleh sebab itu, dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dinilai diperlukan agar kegiatan PKK dapat berjalan secara optimal.
DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut berharap rencana audiensi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dapat menghasilkan perhatian dan tindak lanjut terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan. DPRD diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan pemerintah provinsi dalam memperjuangkan kepastian kebijakan tersebut.
Sementara itu, dukungan Memo Hermawan menjadi dorongan bagi pemerintah desa untuk terus memperjuangkan hak-haknya. Harapannya, berbagai komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, serta alokasi anggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi desa.
” Sebab, pembangunan desa yang berkeadilan membutuhkan kepastian regulasi, keberpihakan anggaran, serta komitmen pemerintah yang tidak hanya berhenti pada janji, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” tutup Memo Hermawan.(Fey)
