GARUT – Pernyataan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang mengakui belum adanya perubahan signifikan selama satu tahun masa kepemimpinannya bersama Abdusy Syakur, memantik beragam respons dari masyarakat.
Salah satu tanggapan datang dari Oky Nugraha Sosrowiryo, Sekretaris Jenderal Laskar Prabowo 08 DPC Garut. Ia menilai pernyataan tersebut tidak bisa dipandang sebagai refleksi pribadi semata, melainkan harus menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah.
“Kalau satu tahun belum ada perubahan signifikan, berarti ada yang tidak sinkron dalam sistem kepemimpinan. Pemerintahan itu kerja kolektif. Tidak bisa satu orang bergerak sendiri,” tegasnya (24/2).
Menurut Oky, persoalan yang mengemuka bukan hanya terkait lambannya birokrasi, tetapi juga menyangkut soliditas di tingkat pimpinan. Tanpa kekompakan, koordinasi, dan komando yang jelas, menurutnya, efektivitas pemerintahan akan sulit tercapai.
“Kalau Putri bekerja sendiri tanpa dukungan pemimpinnya dan jajaran di bawahnya, tidak akan jadi apa-apa. Sistem harus bergerak bersama. Kalau komando tidak tegas, wajar hasilnya tidak terasa.”
Selain menyoroti aspek kepemimpinan, Oky juga menyinggung isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan pengkondisian proyek oleh pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan keluarga dengan pimpinan daerah. Ia meminta agar isu tersebut tidak dibiarkan menjadi spekulasi yang berlarut-larut.
“Benar atau tidak, isu itu sudah menjadi konsumsi publik. Maka harus dijawab secara terbuka. Transparansi proses lelang, pemenang proyek, dan mekanisme pengawasan harus dipublikasikan dengan jelas,” ujarnya.
Ia menilai, sikap pasif dalam merespons isu sensitif berpotensi memperkeruh situasi dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kalau tidak ada praktik pengkondisian, buktikan dengan data. Libatkan pengawasan internal maupun eksternal. Jangan biarkan kepercayaan publik tergerus karena kesan pembiaran,” ujarnya
Memasuki tahun kedua pemerintahan, Oky menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah, penegakan disiplin birokrasi, serta keterbukaan dalam pengelolaan proyek pembangunan.
“Garut butuh ketegasan, bukan alasan. Rakyat menunggu hasil, bukan narasi.”
Sebelumnya, Putri Karlina secara terbuka mengakui bahwa tahun pertama kepemimpinannya belum mampu menghadirkan perubahan signifikan di Kabupaten Garut. Ia menyebut capaian tersebut sebagai kegagalan dalam konteks perubahan.
“Jadi tadi itu refleksi ya, refleksi saya pribadi sebenarnya. Saya bilang dengan tegas bahwa saya gagal, satu tahun belum ada perubahan betul, setuju,” ujarnya saat diwawancarai di Masjid Sekretariat Daerah Garut, Senin, (23/2/2026).
Namun, Putri menegaskan bahwa kegagalan yang dimaksud bukan dalam arti cacat secara hukum, sehingga tidak menjadi alasan untuk mundur dari jabatan.
“Terus bagaimana menyikapinya? Ya, menyikapinya karena saya gagalnya bukan gagal cacat secara hukum, berarti kan tidak ada alasan untuk berhenti. Jadi, dalam 4 tahun saya cuma ingin, kalau misalnya kita bisa kerja lebih benar, ya harus lebih benar lagi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun daerah dan mengakui bahwa perubahan tidak dapat diwujudkan secara individual.
“Intinya, saya mengakui dulu saya salah, saya belum bisa memberikan perubahan yang signifikan, kebijakan yang reformatif, belum bisa menstimulasi perubahan-perubahan luar biasa, tapi saya masih punya harapan, saya menaruh harapan, karena perubahan tidak bisa diinisiasi saya sendiri, harus oleh bersama-sama,” tuturnya.
Pernyataan reflektif tersebut kini menjadi titik evaluasi bagi kepemimpinan daerah, sekaligus ujian konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang solid, transparan, dan berorientasi pada hasil.
