Garut, Sinarpriangan.com – Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan H Dony Maryadi Oekon, ST bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas TA 2023 di Hotel Santika, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (29/05/2023).
Kegiatan ini bentuk sinergitas antara BPH Migas dan Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan H Dony Maryadi Oekon, ST.
Dalam acara tersebut Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Dony Maryadi Oekon diwakili Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan.
Saat ditemui disela kegiatan Yudha Puja Turnawan mengapresiasi dengan adanya kegiatan yang diprakarsai Anggota DPR RI dan BPH Migas.
“Pertama kami mengapresiasi kepada Kang Dony Maryadi Oekon selaku wakil ketua komisi VII. Beliau menginisiasi BPH Migas untuk melakukan sosialisasi di Kabupaten Garut dan walaupun hari ini masih fokus di BBM, dan belum di LPG Gas.,” Tuturnya.
Dikatakan Yudha, Kegiatan ini selain mengundang BPH migas juga mengundang dari PT Pertamina Petra Niaga salah satu anak cabang PT Pertamina yang konteknya mendistribusikan semua jenis produk Pertamina baik BBM dan Gas Bersubsidi maupun tak Bersubsidi.
“Tentu harapan kita dengan adanya sosialisasi ini dari BPH Migas yaitu untuk mengajak peran masyarakat, supaya Subsidi BBM lebih tepat sasaran dan hari ini kita menganggap masih tidak tepat sasaran. Tadi dari perwakilan Pertamina juga menjelaskan adanya Aplikasi MyPertamina dengan barcode,” Tuturnya.
Menurut saya, semua orang kaya saat ini sudah mempunyai aplikasi dan membuat barcode, harusnya dengan konteks Aplikasi MyPertamina ini ada semacam filtrasi atau filter. Bagaimana orang yang mempunyai kendaraan mewah tidak bisa membuat barcode untuk membeli BBM Bersubsidi.
“Karena rilis dari Kemenkeu Ibu Sri Mulyani, pertalite 89 % itu dikomsumsi orang kaya atau mampu dan diatas 89% juga Solar bersubsidi dikomsumsi oleh orang kaya,” ungkapnya.
Lebih jauh Yudha menyampaikan Hari ini saja di Kabupaten Garut ada perputaran sekitar 19 Juta Tabung Gas untuk 276 ribu warga Garut yang miskin.
“Ini kuota yang sangat berlebihan, kalau kita hitung, tentu banyak surflus yang begitu besar, Karena apa? Karena sama Gas LPG bersubsidi pun dikomsumsi oleh orang mampu juga, Sehingga hari ini uang yang dibakar subsidi Tahun 2022 kemarin APBN mengalokasikan Rp.551 Triliun untuk subsidi maupun kompensasi untuk BBM bersubsidi dan Gas Bersubsidi. di Gas LPJ saja di Rp.117 Triliun kemarin dialokasikan di tahun 2023, sebaiknya uang negara itu lebih baik dialokasin pada yang lainnya, padahal di Indonesia masih banyak ruang kelas yang rusak dan kebutuhan puskesmas yang lainnya,” jelasnya.
Hari ini BPH Migas membuat acara dangan berperan aktif, agar subsidi bisa tepat sasaran, dan kami berharap BBM ini bisa tepat sasaran.
“Lebih baik subsidi itu diberikan pada perorangan dari pada barang, selain itu juga MyPertamina pun ada filtrasi tambahan, jangan sampai semua orang mampu atau kaya bisa ikut menikmati subsidi tersebut,” tandasnya.
Sementara ditempat yang sama Perwakilan Pertamina Garut Ajam Akbawari menyampaikan ini kegiatan antara BPH Migas dan Anggota DPR RI, barusan didalamnya banyak penyampaian sosialisasi tentang regulasi regulasi tentang Migas, terkait aturan aturan yang ada di BBM dan LPG.
“Kami dari Pertamina sangat mengapresiasi dangan adanya acara ini, cukup bagus sekali, karena masyarakat pun perlu informasi dan pemahaman. Khususnya terkait dengan pendistribusian BBM maupun aturan aturan yang ada di SPBU dan LPG. Mungkin masyarakat pun perlu paham, supaya seperti apa Kondisi dilapangan, pelaporannya seperti apa,” tuturnya
Baca Juga :
Dinsos Garut Cegah Bullying di Sekolah Dasar
Stadion RAA Adiwijaya Garut Digunakan Untuk Kegiatan Besar Bergengsi
