SINAR PRIANGAN NEWS
Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan dan stabilitas politik nasional, masyarakat Indonesia justru dihadapkan pada realitas yang semakin kompleks. Daya beli masyarakat melemah, lapangan kerja berkualitas semakin terbatas, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat di berbagai sektor, sementara biaya hidup terus mengalami kenaikan. Pada saat yang sama, konsolidasi kekuasaan politik terlihat semakin dominan dalam berbagai ruang kebijakan publik.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur oleh seluruh pemangku kepentingan bangsa: Apakah Indonesia sedang bergerak menuju negara kesejahteraan (welfare state) yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, atau justru menuju negara patronase (patronage state) yang menempatkan kekuasaan sebagai instrumen distribusi privilese politik dan ekonomi?
Sebagai organisasi mahasiswa yang berpijak pada nilai keislaman, kebangsaan, dan intelektualitas, PD SEMMI Garut memandang bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur melalui angka statistik makro. Pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan sosial dan memperkuat oligarki ekonomi yang berkelindan dengan kekuasaan politik.
Kami menilai bahwa esensi pembangunan nasional bukanlah sekadar menjaga stabilitas kekuasaan, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan negara berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat. Negara harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar pengelola kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan politik.
Dalam perspektif demokrasi konstitusional, kekuatan negara yang semakin besar harus diimbangi dengan penguatan mekanisme kontrol publik, transparansi, dan partisipasi warga negara. Ketika ruang kritik dipersempit, oposisi dilemahkan, dan kebijakan ekonomi lebih menguntungkan kelompok elite dibanding masyarakat luas, maka yang terancam bukan hanya kesejahteraan rakyat, melainkan juga kualitas demokrasi itu sendiri.
Bangsa yang besar tidak diukur dari seberapa kuat pemerintahannya mengendalikan masyarakat, tetapi dari seberapa besar negara mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negaranya.
Ketika ekonomi rakyat melemah sementara kekuasaan semakin terkonsentrasi, maka kritik bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga cita-cita republik.
Pengurus Daerah SEMMI Garut
Ketua Umum Terpilih
“Kritik yang berlandaskan ilmu pengetahuan adalah bentuk kecintaan tertinggi terhadap bangsa dan negara.”
**Redd**
