GARUT_Sinarpriangan News
Koordinator BEM Nusantara Jawa Barat Wilayah Priangan Timur, Ahmad Fajar Mutahari, menyampaikan pernyataan sikap terkait Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut yang dinilai melempem dalam penegakan hukum. Pernyataan ini didasari keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai indikasi lemahnya kinerja Kejari dalam menjalankan tugas utama mereka sebagai lembaga penegak hukum. Kamis 9 Januari 2025
Keprihatinan Terhadap Kinerja Kejari Garut
Ahmad menyoroti bahwa kinerja Kejari Garut menunjukkan penurunan signifikan, yang dianggap mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menegakkan keadilan. “Penegakan hukum yang seharusnya menjadi pilar utama menjaga keadilan dan kepastian hukum justru terkesan diabaikan,” ungkapnya.
Sorotan Terhadap Seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Khusus
Dalam pernyataannya, Ahmad secara khusus menyoroti kinerja Seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejari Garut. Seksi Intelijen, yang memiliki tugas utama mengumpulkan dan menganalisis informasi, diduga lebih banyak melakukan safari ke berbagai pihak untuk kepentingan tertentu. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terkait independensi lembaga hukum tersebut.
Sementara itu, Seksi Tindak Pidana Khusus dinilai tidak tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya di Garut. “Ketidaktegasan ini memperkuat dugaan adanya pengaruh eksternal yang menghambat proses hukum,” tambahnya.
Dugaan Konflik Kepentingan
Mahasiswa juga menuding adanya konflik kepentingan di tubuh Kejari Garut, khususnya melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Seksi ini diduga terlibat dalam pendampingan proyek-proyek tertentu dari dinas-dinas terkait, yang menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Dugaan ini semakin mencuat karena penanganan berbagai kasus hukum, terutama yang melibatkan pejabat dan institusi pemerintahan, dinilai lamban dan tidak serius.
Tuntutan Perbaikan Kinerja dan Transparansi
Mahasiswa mendesak Kejari Garut untuk segera memperbaiki kinerja mereka, terutama di Seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Khusus. Mereka menuntut penghentian segala bentuk praktik yang mencederai penegakan hukum serta pelaksanaan tugas secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
“Kami, sebagai mahasiswa yang peduli terhadap keadilan, akan terus mengawasi dan mengawal kinerja Kejari Garut. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah satu-satunya cara memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” pungkas Ahmad.
Komitmen Mahasiswa Mengawal Hukum
Ahmad menegaskan, mahasiswa akan terus menjadi garda depan dalam mengawal penegakan hukum di Garut. Mereka percaya bahwa dengan integritas dan profesionalisme, Kejari Garut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat serta menjamin tegaknya hukum di wilayah ini.
Dengan adanya pernyataan ini, Mahasiswa berharap Kejari Garut segera berbenah dan menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa intervensi.
Pewarta:
Fhitrie
