GARUT_Sinar Priangan News
Aktivis muda Garut Ahmad Fajar Mutahari, Mengecam Keras Pernyataan Anggota DPR RI dari Partai NasDem, yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan anggota dewan hingga 10 tahun. Bagi Ahmad Fajar, gagasan ini adalah cermin telanjang bagaimana elite politik semakin larut dalam kepentingan kelasnya sendiri dan semakin jauh dari denyut kebutuhan rakyat pekerja.
“Wacana memperpanjang masa jabatan dewan sampai 10 tahun adalah produk cara berpikir oligarkis. Tidak ada urgensi rakyat di sana. Yang ada hanyalah keinginan mempertahankan privilese dan modal politik yang mereka kumpulkan. Ini bukan suara rakyat, ini suara segelintir elite yang takut kehilangan kekuasaan,” tegas Ahmad Fajar, Jumat, 21 November 2025.
Menurutnya, gagasan tersebut merusak fondasi demokrasi kerakyatan yang menuntut pembatasan kekuasaan dan evaluasi periodik oleh rakyat melalui pemilu. “Indonesia bukan ruang feodal yang dikendalikan bangsawan politik. Mandat harus diuji, ditinjau, dan bisa dicabut oleh rakyat setiap lima tahun. Jika masa jabatan dipaksa diperpanjang menjadi 10 tahun, itu sama saja mematikan mekanisme kontrol rakyat. Ini ancaman serius bagi demokrasi dan memperpanjang umur oligarki,” ujarnya.
Ahmad Fajar menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap DPR saat ini sudah kritis. Wacana seperti ini hanya mempertebal jarak antara rakyat dengan mereka yang mengklaim sebagai wakilnya. “Daripada memperbaiki kinerja, memperkuat fungsi legislasi, atau membereskan korupsi kebijakan, mereka malah merancang kenyamanan elit. Jabatan itu mandat rakyat kecil, bukan sarana memperkaya diri dan kelompok politiknya,” sergahnya.
Ia mendesak Muslim dan seluruh anggota DPR yang sejalan dengan wacana tersebut untuk segera mencabut usulan itu serta meminta maaf secara terbuka kepada rakyat. “Ketika rakyat berjuang menghadapi lonjakan harga, upah stagnan, dan pengangguran meningkat, para elite justru sibuk mencari cara memperpanjang umur kekuasaan mereka. Ini bentuk ketidakpekaan dan pengkhianatan moral,” katanya.
Ahmad Fajar menegaskan bahwa masyarakat sipil dan gerakan pemuda di daerah tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mengawal isu ini agar tidak berubah menjadi agenda politik yang mengikis demokrasi Indonesia dan menguatkan dominasi oligarki nasional.
Pewarta:
**Redd*
