SINAR PRIANGAN NEWS
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut melaui Bidang Partisipasi Pembaguan Daerah (PPD) mencermati dinamika politik yang berkembang menjelang perebutan kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, khususnya munculnya dua nama yang menjadi perhatian publik, yakni Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar.
Bagi HMI Cabang Garut, dinamika tersebut tidak semata-mata merupakan urusan internal sebuah partai politik. Ketika figur yang diperebutkan berasal dari dua simpul kekuasaan utama daerah—eksekutif dan legislatif—maka konfigurasi tersebut memiliki konsekuensi terhadap kualitas demokrasi, mekanisme checks and balances, serta masa depan tata kelola pemerintahan Kabupaten Garut.
Karena itu, publik berhak bertanya:
«Jika Ketua Partai adalah Bupati, siapa yang mengawasi Bupati?»
Dan sebaliknya:
«Jika Ketua Partai adalah Ketua DPRD, apakah kekuatan partai akan digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan atau justru menjadi alat tawar-menawar kekuasaan?»
Menurut Muhamad Ilham Alfarizy (Bidang PPD HMI Cabang Garut) Pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap rumah tangga internal Partai Golkar. Ini adalah pertanyaan publik terhadap kemungkinan konfigurasi kekuasaan yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PARTAI POLITIK BUKAN SEKADAR KENDARAAN KEKUASAAN
Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki posisi strategis sebagai instrumen pendidikan politik, artikulasi kepentingan masyarakat, rekrutmen politik, serta sarana partisipasi warga negara.
Karena itu, partai politik tidak boleh berhenti menjadi kendaraan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Partai harus menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan.
Dalam konteks Garut, posisi Partai Golkar menjadi semakin strategis karena memiliki hubungan langsung dengan dua institusi utama daerah: pemerintahan daerah dan DPRD.
Maka yang perlu dijaga bukan hanya siapa yang memenangkan pertarungan kepemimpinan partai, tetapi bagaimana kepemimpinan tersebut memastikan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu kepentingan politik.
Sebab demokrasi yang sehat membutuhkan jarak.
Bukan jarak antara rakyat dan pemerintah, tetapi jarak kritis antara kekuasaan politik, kekuasaan pemerintahan, dan fungsi pengawasan.
JIKA BUPATI MENJADI KETUA PARTAI
Jika Bupati Garut terpilih menjadi Ketua Partai Golkar, maka secara politik akan muncul sebuah konfigurasi yang patut mendapatkan perhatian publik.
Bupati sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus menjadi pimpinan tertinggi partai di tingkat kabupaten.
Pada saat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Garut juga berasal dari Partai Golkar.
Secara konstitusional dan kelembagaan, tentu saja Ketua DPRD tidak berada di bawah Bupati. DPRD memiliki kedudukan dan fungsi tersendiri.
Namun politik tidak hanya bekerja melalui struktur formal.
Ada relasi kepartaian, loyalitas politik, komunikasi internal, kepentingan elektoral, serta konfigurasi kekuasaan yang dapat memengaruhi perilaku politik.
Di sinilah potensi persoalannya.
Ketika kepala daerah menjadi pimpinan partai yang menaungi pimpinan DPRD, publik berhak memastikan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak kehilangan daya kritisnya.
HMI Cabang Garut tidak sedang mengatakan bahwa kondisi tersebut pasti menghasilkan pelemahan pengawasan.
Tetapi demokrasi harus bekerja dengan prinsip kehati-hatian:
«Jangan menunggu konflik kepentingan terjadi untuk kemudian mempertanyakan independensi pengawasan.»
Pencegahan harus dibangun sejak awal.
JIKA KETUA DPRD MENJADI KETUA PARTAI
Namun HMI Cabang Garut juga tidak ingin terjebak pada kesimpulan sederhana bahwa apabila Ketua DPRD menjadi Ketua Golkar maka persoalan selesai.
Tidak.
Konfigurasi tersebut juga memiliki risiko.
Ketika Ketua DPRD sekaligus menjadi Ketua partai, maka terdapat kemungkinan terjadinya konsentrasi kekuatan politik pada lembaga legislatif.
Kekuatan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
Itu positif.
Tetapi kekuatan politik yang besar juga dapat berubah menjadi bargaining kekuasaan apabila tidak dikendalikan oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Jangan sampai:
«pengawasan berubah menjadi negosiasi,»
dan
«negosiasi berubah menjadi transaksi kepentingan.»
Karena itu, menjadi Ketua DPRD sekaligus Ketua partai juga bukan jaminan otomatis bahwa demokrasi akan berjalan lebih sehat.
Yang menentukan bukan sekadar siapa yang memegang jabatan, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut digunakan.
HMI TIDAK MENCARI SIAPA YANG PALING KUAT
Dalam konteks ini, HMI Cabang Garut tidak berkepentingan menentukan siapa yang paling kuat secara politik.
HMI juga tidak berada pada posisi untuk mengintervensi mekanisme internal Partai Golkar dalam menentukan kepemimpinannya.
Tetapi HMI memiliki kepentingan terhadap satu hal:
«agar siapa pun yang memimpin Partai Golkar tidak menjadikan partai sebagai instrumen untuk melindungi kekuasaan dari kritik publik.»
HMI memandang bahwa Ketua Golkar Garut idealnya bukan sekadar figur yang paling kuat secara elektoral, bukan pula figur yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.
Melainkan:
figur yang paling mampu menjaga independensi partai, memperkuat demokrasi, membuka ruang partisipasi publik, dan memastikan kekuasaan tetap dapat dikontrol.
PARTAI — EKSEKUTIF — LEGISLATIF.
Partai tetap memiliki kekuatan politik.
Bupati tetap menjalankan pemerintahan.
DPRD tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dan ketiganya tidak berada dalam satu konsentrasi kepentingan.
Inilah yang menurut HMI Cabang Garut lebih sehat bagi demokrasi lokal.
SIAPA PUN YANG MENANG, RAKYAT JANGAN MENJADI YANG KALAH
Pada akhirnya, HMI Cabang Garut tidak ingin kontestasi Ketua Golkar Garut hanya menjadi pertarungan:
Syakur versus Aris.
Karena di balik kontestasi tersebut terdapat kepentingan yang jauh lebih besar:
kepentingan masyarakat Kabupaten Garut.
Rakyat tidak membutuhkan elite yang hanya sibuk menghitung siapa mendapatkan posisi.
Rakyat membutuhkan pemerintah yang dapat diawasi.
Rakyat membutuhkan DPRD yang berani mengkritik ketika kebijakan pemerintah menyimpang.
Rakyat membutuhkan partai politik yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengamankan kepentingan elite.
Karena itu, HMI Cabang Garut menyerukan agar seluruh proses pergantian kepemimpinan Partai Golkar Kabupaten Garut dilakukan secara demokratis, transparan, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Jangan sampai perebutan kursi Ketua Partai justru melahirkan perselingkuhan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang pada akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban.
Sebab demokrasi bukan tentang siapa yang paling banyak menguasai jabatan.
Demokrasi adalah tentang siapa yang bersedia membatasi kekuasaan demi kepentingan rakyat.
SIKAP HMI CABANG GARUT
Atas dinamika tersebut, HMI Cabang Garut menyampaikan sikap:
1. Menghormati seluruh proses dan mekanisme internal Partai Golkar Kabupaten Garut dalam menentukan kepemimpinan partai.
2. Mendorong agar proses pemilihan Ketua DPD Golkar Garut dilakukan secara demokratis, transparan, objektif, dan bebas dari tekanan kekuasaan.
3. Mengingatkan seluruh elite politik Garut agar tidak membangun konsentrasi kekuasaan yang berpotensi melemahkan mekanisme checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan partai politik.
4. Mendesak DPRD Kabupaten Garut untuk tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara independen, kritis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, siapa pun yang memimpin Partai Golkar.
5. Mendorong Partai Golkar untuk mempertimbangkan figur yang memiliki kapasitas, integritas, rekam jejak, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat Garut, bukan semata-mata berdasarkan kedekatan dengan pusat kekuasaan.
6. Membuka ruang publik agar alternatif figur kepemimpinan Partai Golkar tidak hanya dipersempit pada pertarungan antara kekuatan eksekutif dan legislatif.
7. Mengingatkan bahwa seluruh kekuatan politik di Kabupaten Garut harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai batas tertinggi dari setiap kompromi dan manuver politik.
PENUTUP
HMI Cabang Garut tidak sedang memilih siapa yang harus menjadi Ketua Golkar.
HMI sedang mempertanyakan siapa yang akan mengawasi kekuasaan ketika kekuasaan mulai saling berkelindan.
Sebab ketika partai, eksekutif, dan legislatif terlalu dekat, yang harus paling dikhawatirkan bukan siapa yang menang.
Tetapi:
«jangan sampai rakyat yang kalah.»
HMI CABANG GARUT
“Partai boleh berkuasa, pemerintah boleh memerintah, DPRD boleh mengawasi. Tetapi tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri tanpa kontrol rakyat.”
SUMBER: Muhamad Ilham A – BIDANG PPD HMI GARUT
Pewarta:
**Redd**
