DPC APTI dan Petani Tembakau pertanyakan Lambannya penanganan BLT DBHCHT

Berita1001 Dilihat

Garut, Sinarpriangan.com- DBHCHT merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah, dengan komposisi sesuai yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Diatur dalam PMK 215/PMK.07/2021 bahwa DBHCHT tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar 10% untuk bidang penegakan hukum, 40% bidang kesehatan, dan 50% bidang kesejahteraan masyarakat,

 

Bantuan langsung tunai Dana Bagi hasil cukai hasil tembakau tembakau (BLT DBHCHT) kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok dan itu ada specific grant  atau hibah khusus.

 

ketua DPC APTI Kabupaten Garut ,Undang  Herman  merasa aneh kenapa Dinas sosial Kabupaten Garut terus ngotot harus memakai (DTKS) data terpadu kesejahteraan sosial.padahal jelas jelas DTKS itu sendiri kurang akurat ,karena bantuan selalu tumpang tindih, paparnya (20/11) pada pelksanaan kegiatan rapat koordinasi dengan 24 DPK di Limbangan.

“ kami sangat menyesalkan kenapa dalam pembahasan BLT DBHCHT APTI tidak dilibatkan bahkan ada berita diluar tersebar  Ketua APTI tidak Hadir, saya nyatakan dengan tegas itu informasi Hoax “

Lanjut undang , “ saya tidak pernah diundang pihak dinsos,bahkan kami pernah menawarkan duduk bersama antara DINSOS,DINAS PERTANIAN,DISPERINDAG,KABAG EKONOMI untuk sinkronisasi data,tapi dinsos lewat kabid Pak iwan menolak, juga  pernah mengajak DINSOS  untuk minta arahan  bupati tapi dinsos tetap menolak , Ujarnya .

Kami menawarkan  untuk studi banding ke Kabupaten kota yang sudah di realisasi dengan melibatkan DINSOS,DINAS PERTANIAN,KABAG EKONOMI DAN APTI.Setelah studi banding diteruskan dengan FGD,tapi nyatanya dalam studi banding APTI tidak dilibatkan.ada apa dengan ini semua ? Kata Undang Herman.

Sambung Undang “ Beberapa Kabupaten kota sudah di realisasikan dari tahun 2021 contohnya Majalengka tapi kenapa Garut sampai sekarang sepertinya keberatan untuk memberikan BLT kepada para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok ,atau sengaja untuk mengebiri para petani dan buruh tani dan buruk pabrik rokok karena berdasar kebencian pada para pejuang penghasil DBHCHT , Ujarnya dengan nada kecewa

 

Terpantau Oleh media, pada saat rapat dengan semua DPK APTI banyak yang mempertanyakan kejelasan realisasi bantuan kepada Para petani

” Kami minta kejelasan terkait kapan realisasi BLT , karena para anggota dan petani terus mempertanyakan kepada kami , Ungkap Risbad salah satu pengurus DPK dari kadungora ”

Terpantau Media riuh Para DPK dan semua yang hadir dalam kegiatan Rakor sepakat Jika terus tidak ada kejelasan siap untuk turunkan semua DPK dan 11 ribuan petaninya kepung Dinas sosial

Sampai diturunkannya berita ini media sudah dua hari berturut – turut datang ke Dinas Sosial masih belum berhasil menemui Kepala Dinas untuk dimintai keteranganya , menurut ketengan masih dinas luar.

( Endang )***