Mahasiswa Tuntut Transparansi dan Realisasi Janji: 100 Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Garut Dinilai Hambar

“Demokrasi dibangun dengan komitmen, bukan sekadar narasi,” tegas para mahasiswa

Berita, Pemerintahan1653 Dilihat

 

GARUT_Sinarpriangan News

2 Juni 2025–  Aliansi Mahasiwa Garut yang tergabung dari berbagai kampus telah menggelar Aksi di Gedung Dewan, yang mempertanyakan Seratus hari pertama kinerja pemerintahan Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan baru. Bahwa menurutnya itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Alih-alih menghadirkan gebrakan nyata bagi masyarakat, pemerintah dinilai lebih sibuk dalam kemasan seremonial ketimbang substansi pembangunan. “Imbuhnya

“Dengan mengusung 9 program unggulan senilai Rp17,9 miliar, mahasiswa menilai tidak ada capaian signifikan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Program seperti *Laksana Sampurna*, *Nguripkeun Giri*, hingga *Garut Hebat Apps* justru dipertanyakan efektivitas dan indikator keberhasilannya.

Mahasiswa juga menyoroti ketidakterbukaan anggaran dan kejelasan output dari program-program tersebut. Sejumlah pertanyaan pun mengemuka:

” Dimana transparansi rincian anggaran setiap program?
” Apa indikator keberhasilan dan apakah telah dipublikasikan?
” Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik?

Tak hanya 9 program utama, mahasiswa juga mengkritisi program tambahan seperti *Cepat Tanggap Hebat (CTH)*, 100 ribu lapangan kerja, Satgas Jalan Berlubang, serta kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberantasan premanisme yang dinilai minim realisasi dan terkesan tumpang tindih dengan peran SKPD.

Lebih dari itu, mahasiswa Garut juga menyampaikan kekecewaan mendalam atas pengingkaran komitmen dari DPRD dan Pemkab Garut dalam menanggapi hasil forum *Mimbar Bebas* yang telah disepakati bersama. Beberapa kronologi aksi sebelumnya menunjukkan inkonsistensi dan ketidakseriusan lembaga dalam menjalankan kesepakatan.

Baca Juga :

HMI Cabang Garut Kecewa, Pelayanan Publik DISPORA Dinilai Buruk

Dalam aksi yang digelar hari ini, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama: