SINAR PRIANGAN – Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai di depan Gedung Bupati Garut, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendesak pemerintah memperkuat pengawasan guna mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pelaksanaannya.
Sejak pukul 08.00 WIB, massa mulai berkumpul di kawasan Simpang Lima Garut sebelum berjalan menuju pusat pemerintahan daerah. Dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai pesan moral, para peserta aksi menyampaikan aspirasi agar program yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tersebut tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Bagi sebagian warga, Program MBG telah menjadi salah satu bentuk intervensi yang membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga. Karena itu, mereka menilai keberlangsungan program harus disertai tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi keberlanjutan Program MBG, pengusutan dugaan penyimpangan dan korupsi hingga tuntas, perbaikan kualitas pelaksanaan program, peningkatan mutu menu makanan, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu, jaminan agar manfaat program tepat sasaran bagi masyarakat kecil, serta penguatan pengawasan terhadap dapur penyedia layanan MBG.
Koordinator aksi, Restik, menegaskan bahwa kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi publik untuk mengawal program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami hadir bukan untuk menentang program ini. Justru kami ingin memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni membantu rakyat. Program yang baik harus dijaga bersama agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi,” ujar Restik dalam orasinya.
Menurut Restik, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Ia juga menilai bahwa praktik korupsi dalam program sosial merupakan tindakan yang merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, ia meminta setiap dugaan penyimpangan ditangani secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi tersebut disebut lahir dari semangat gotong royong masyarakat. Sejumlah warga secara sukarela memberikan dukungan melalui swadaya untuk membantu kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Kondisi itu menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap keberlangsungan Program MBG.
Selama aksi berlangsung, situasi terpantau kondusif dengan pengawalan dari aparat keamanan. Berbagai poster bertuliskan “Selamatkan MBG”, “Berantas Korupsi Sampai Tuntas”, dan “Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban” tampak dibentangkan oleh peserta aksi sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola program yang bersih dan transparan.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat Garut tersebut menjadi sinyal kuat bahwa publik tidak hanya menginginkan Program Makan Bergizi Gratis tetap berlanjut, tetapi juga menuntut pelaksanaan yang bebas dari penyimpangan serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Di tengah berbagai tantangan dalam pelaksanaan program nasional, suara masyarakat dinilai menjadi pengingat bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan juga pada integritas pelaksana, efektivitas pengawasan, dan komitmen bersama untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Satu suara pun menggema dari jalanan Garut: **”Pertahankan MBG, Perangi Korupsi, dan Pastikan Rakyat Tetap Terlindungi.”**
