Garut, Sinar Priangan News
Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), DH, beserta dua mantan wakilnya, mulai memasuki fase penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Salah satu fakta yang mencuat dari pengungkapan Kejagung adalah adanya dugaan keterlibatan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan ketiga tersangka. dari Yayasan tersebut diduga menerima insentif miliaran rupiah setiap hari dari program MBG.
Yang menjadi sorotan publik Kabupaten Garut, Jawa Barat, adalah fakta bahwa DH merupakan putra asli Garut. Ia lahir di Garut pada 1967 dan dikenal luas sebagai tokoh akademisi serta birokrat yang berasal dari daerah tersebut.
Hingga saat ini, Kejagung belum merilis secara spesifik nama-nama yayasan atau lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan para tersangka. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa koneksi personal dan kedaerahan kerap menjadi pintu masuk dalam kasus-kasus korupsi berjamaah seperti ini.
Pertanyaan yang kini mengemuka di masyarakat Garut: Apakah ada SPPG atau yayasan di Kabupaten Garut yang ikut terlibat dalam jaringan afiliasi DH cs? Dan jika ada, apakah para pengelolanya akan ikut diproses hukum oleh Kejagung?
Publik pun menanti sikap tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana dan pihak-pihak lain yang turut menikmati insentif miliaran rupiah dari program MBG, termasuk jika jejaknya mengarah ke Garut sebagai daerah asal tersangka utama.
(Catatan: Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kejagung mengenai ada dan tidak nya yayasan atau SPPG di Garut yang terafiliasi.)
**Redd**
