HMI Cabang Garut menyoroti issue Kemiskinan Ekstrim, karena tidak sesuai dengan Implementasikan visinya, yang bertakjub Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera, nyatanya kabupaten Garut dihantam dengan kenyataan kemiskinan ektrim menduduki peringkat tertinggi ke-2 di Jawa barat. Untuk indikator jumlah penduduk miskin, realisasi pada tahun 2022 sebanyak 276.670 jiwa, baru mencapai 79,27% dari target pada tahun 2022 sebanyak 227.670-230.670 jiwa, masih jauh dari target minimum.
Bahkan HMI Cabang Garut Juga Menyoroti Issue Perjalanan Dinas Keluar Negeri, atas adanya pernyataan KPK, Pemda Kab Garut mengalokasikan Rp. 784.305.000,- untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri pada APBD Tahun 2023, untuk Para Pejabat di Pemda Kab. Garut tersebut ini harus disikapi secara serius urgensi, outcome dan manfaatnya bagi masyarakat Garut. Bahkan menurut HMI Cabang Garut atas anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) Luar Negeri Para Pejabat tersebut, Pemda Kab. Garut, tidak mengimplementasikan regulasi mengenai Perjalanan Dinas ke Luar Negri berdasarkan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2019.
“Hari ini Pemerintahan daerah lebih memprioritaskan perjalanan dinas keluar negeri dari pada menyelesaikan kemiskinan ekstrim secara serius di kabupaten Garut,” tegas Ramdani, Ketua HMI Cabang Garut.
Ketua HMI Cabang Garut juga menjelaskan perjalanan dinas harus selektif, Transparansi, akuntabilitas, ketersedian anggaran, efesien dan efektivitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no. 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
“Semenjak periode ke 2 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut banyak pejabat daerah yang melakukan perjalana dinas ke luar negeri,” ungkapnya.
Baca Juga :
Di Duga Oknum Kepala Sekolah Meggelapkan Dana PIP Di Tahun 2019-2021 Dan 2022
Relawan Kesehatan Peduli Ikut Dampingi Para Pasien Diacara Scrining oprasi katarak.
