Pejabat Bukan Raja, Pajak untuk Jalan Bukan untuk Gaya! Warga Garut Ancam Tahan PKB Imbas Jalan Ruksak

Kondisi tanjakan licin dan rusak, tidak sedikit pengendara dilaporkan jatuh. Warga menuntut realisasi anggaran perbaikan jalan dari dana pajak kendaraan bermotor (PKB)

Berita79 Dilihat

 

SINAR PRIANGAN NEWS

Semangat “Pejabat Bukan Raja, Pajak untuk Jalan Bukan untuk Gaya” menggema di tengah geramnya warga perbatasan Pamekarsari, Kecamatan Banyuresmi, dengan Tanjung Kamuning, Kabupaten Garut. Pasalnya, ruas jalan penghubung dua wilayah tersebut kondisinya semakin memprihatinkan dan kerap memakan korban, apalagi jl pas tanjakan nya, terutama di kalangan pengendara sepeda motor saat musim hujan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, permukaan ruas jalan tersebut rusak parah dan menjadi sangat licin, membuat kendaraan roda dua sulit melintas, apalagi saat menanjak. Dalam sepekan terakhir, puluhan pengendara dilaporkan kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Apalagi saat hujan turun, kondisi jalan seperti dilapisi lapisan minyak yang membahayakan nyawa pengguna jalan.

Warga menilai ironi besar terjadi di sini. Setiap tahun mereka patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), namun uang yang seharusnya kembali dinikmati dalam bentuk infrastruktur layak justru tak kunjung terlihat. Kekecewaan ini pun memuncak.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan ultimatum kepada pemerintah daerah dengan nada lantang.

“Kami sangat resah dan geram. Setiap hari kami mempertaruhkan nyawa melewati jalan ini. Kami berharap pemerintah kabupaten segera memprioritaskan perbaikan jalan. Jika tuntutan kami tidak digubris, kami akan mengajak seluruh masyarakat menahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jangan sampai uang pajak yang kami setor menguap percuma. Harusnya dana itu dipakai dan digunakan secara nyata untuk memperbaiki jalan rusak ini, bukan malah kami yang terus menjadi korban,” ujarnya dengan tegas, Sabtu (11/7/2026).

Warga menegaskan, pembayaran PKB adalah kewajiban, namun pemerintah juga wajib menunjukkan pertanggungjawaban dengan mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur jalan secara transparan dan tepat sasaran. Mereka meminta bukti nyata bahwa uang pajak yang dibayarkan kembali dirasakan manfaatnya untuk keselamatan berkendara.

Analisis Dampak dan Potensi Konflik:

· Korban Kecelakaan: Meningkatnya angka kecelakaan tunggal akibat jalan licin dan rusak, terutama bagi pengendara roda dua

· Kerugian Ekonomi: Jalan yang buruk menghambat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi warga setempat.

· Krisis Kepercayaan: Ancaman pemboikotan pajak menunjukkan tingkat kekecewaan warga yang tinggi terhadap kinerja dan transparansi Pemerintah Kabupaten Garut.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Garut belum memberikan tanggapan resmi mengenai kondisi jalan tersebut maupun menanggapi ancaman penahanan PKB. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan melakukan perbaikan darurat sebelum musim hujan puncak tiba dan memakan lebih banyak korban jiwa.

 

🖋️ Catatan Redaksi: Antara Pajak, Jalan, dan Harga Diri Rakyat

Sudah saatnya para pejabat pemerintahan sadar akan kodrat mereka sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Jangan sampai euforia kekuasaan membuat mereka bertindak layaknya raja di atas singgasana, sementara rakyatnya menderita di jalanan. Pajak yang dibayar rakyat adalah amanah suci untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kesenangan segelintir elit. Biarkan jalan yang rusak ini menjadi pengingat bahwa tugas pelayan masyarakat adalah mengaspal jalan kehidupan, bukan memuluskan kursi kekuasaan dengan uang rakyat.

 

 

Pewarta:

**Redd*