SINAR PRIANGAN NEWS
Melalui bidang PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, Merespons masifnya narasi di lapangan terutama yang diinisiasi oleh relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Garut yang seolah-olah memosisikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi mutlak kesejahteraan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memberikan catatan kritis. Program MBG yang memakan anggaran triliunan rupiah hanyalah obat penenang sesaat yang sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya di Kabupaten Garut: Kemiskinan.
Paradoks Anggaran Raksasa dan Angka Kemiskinan Garut
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran fantastis untuk program MBG, dari Rp 71 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp 335 triliun pada 2026. Di Kabupaten Garut sendiri, saat ini telah terbentuk lebih dari 283 titik SPPG untuk mendistribusikan program ini. Namun, di saat anggaran triliunan rupiah turun untuk program karitatif ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Garut masih tercekik kemiskinan.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbaru di akhir 2025, tercatat jumlah individu dari Desil 1 360.502 warga, atau jumlah keluarga dari Desil 1 106.966 Kabupaten Garut masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem (Desil 1). Tingginya angka warga miskin ini berbanding terbalik dengan euforia program MBG.
MBG Bukan Solusi, Sejahterakan Dulu Rakyatnya
Dalih pemerintah bahwa MBG diturunkan agar gizi anak-anak Indonesia terpenuhi adalah pemikiran yang melompati proses. Jika pemerintah ingin gizi anak terpenuhi dan mereka bisa hidup layak, maka rakyat harus dibikin sejahtera dan kemiskinan dihapuskan terlebih dahulu.
Jika kemiskinan dituntaskan dan daya beli masyarakat naik, secara otomatis para orang tua akan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan standar hidup layak bagi anak-anaknya. Sebaliknya, selama rakyat Garut masih miskin, maka akses terhadap gizi yang baik akan selalu terhalang karena tidak ada cukup uang untuk membelinya. Pemerintah seharusnya hadir untuk mencabut akar masalahnya (kemiskinan), bukan sekadar memberikan “penenang” berupa makan gratis yang tidak menyelesaikan masalah kemiskinan struktural.
Tuntutan kepada Bupati Garut
Oleh karena itu, HMI mendorong Bupati Garut agar berani mengambil sikap yang berbeda dan lebih visioner dibandingkan kepala daerah lainnya, dengan langkah: Meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar seluruh alokasi anggaran MBG yang diturunkan ke Kabupaten Garut dialihkan sepenuhnya menjadi program penuntasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
Pesan untuk Relawan dan Pekerja SPPG MBG
Kepada masyarakat Garut yang saat ini menjadi relawan atau bekerja di dapur-dapur MBG, tidak perlu khawatir jika program ini dialihkan. Jika kalian berada di kategori masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, negara pasti akan tetap menolong. Pengalihan anggaran MBG menjadi anggaran penuntasan kemiskinan justru akan memberikan manfaat dan modal pemberdayaan yang jauh lebih panjang dan nyata bagi keluarga kalian, dibandingkan sekadar honor pekerjaan proyek sesaat.
HMI Cabang Garut akan terus mengawal agar kebijakan dan anggaran negara yang turun ke Kabupaten Garut benar-benar digunakan untuk memutus rantai kemiskinan secara fundamental, bukan sekadar program populis semata.
Respi Malik Abdul Aziz
Kabid PTKP HMI Cabang Garut
Pewarta:
**Redd**
