SINAR PRIANGAN NEWS
Suasana khidmat sekaligus penuh makna menyelimuti pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat. Bertempat untuk pertama kalinya di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (17/8/2026), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pidato yang menggebrak dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat.
“Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat,” ujar Dedi yang akrab disapa KDM di hadapan ribuan peserta upacara.
Soroti Ironi Listrik dan Komitmen Penuntasan 2027
Dalam pidatonya, KDM menyoroti masih adanya warga Jawa Barat yang belum menikmati akses listrik, sebuah ironi besar mengingat Jawa Barat merupakan pusat energi nasional dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan panas bumi (geothermal). KDM mengungkapkan bahwa saat mulai menjabat pada 2025, terdapat lebih dari 500.000 warga yang belum teraliri listrik. Angka ini berhasil ditekan menjadi 80.000 jiwa pada 2026.
“Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, ia menekankan pentingnya realokasi anggaran dari kegiatan seremonial dan rutinitas ke layanan dasar masyarakat.
Simbolik: Rakyat Kecil di Kursi VIP
Salah satu pemandangan paling menarik adalah penempatan para petani, nelayan, pengemudi ojek online (ojol), petugas kebersihan, hingga kuli bangunan di area tenda VIP. Sementara itu, para pejabat dan tamu pemerintahan justru berada di area terbuka. Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa tindakan ini adalah bentuk penghargaan atas kerja keras dan jasa mereka bagi pembangunan Jawa Barat.
“Karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan,” ujarnya.
Kritik Feodalisme dan Target Layanan Dasar Lainnya
Lebih lanjut, KDM mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak berperilaku feodal dan menindas rakyat. Ia menyoroti pengelolaan anggaran yang harus pro-rakyat dan menunda pengeluaran tidak mendesak seperti pembelian mobil atau perbaikan ruang kantor.
Selain listrik, Gubernur berkomitmen untuk memastikan layanan kesehatan gratis tanpa utang dan meningkatkan Pendidikan.
**Redd**
