SINAR PRIANGAN NEWS
Miris. Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi atensi langsung Presiden, justru terhenti di tingkat pelaksana.
Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bojong yang berlokasi di Kampung Sawah Pojok RT 03 RW 02, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, lumpuh total selama 75 hari.
Kelumpuhan terjadi setelah Kepala Dapur / SPPI berinisial FRCP tidak hadir dan tidak melaksanakan tugas tanpa ada alasan dan sebab yang pasti sejak 18 Agustus 2026 hingga 1 November 2026.
Padahal, sesuai SOP Badan Gizi Nasional (BGN), keberadaan Kepala Dapur bersifat mutlak dan tidak tergantikan dalam setiap rantai produksi MBG. Tanpa Kepala Dapur, dapur tidak boleh beroperasi.
BERDAMPAK SISTEMIK, NEGARA DIRUGIKAN, RIBUAN PM JADI KORBAN
Pengelola SPPG Desa Bojong mengungkapkan, dalam 75 hari mangkirnya SPPI tersebut, dapur tercatat di-suspend sebanyak 2 kali karena pelanggaran SOP berat.
Ini bukan sekadar persoalan absensi, tapi persoalan akuntabilitas program negara.
DAMPAK NYATA YANG DITIMBULKAN:
1. Operasional SPPG Desa Bojong lumpuh total selama 75 hari, padahal anggaran dan fasilitas negara telah disiapkan.
2. Dapur di-suspend sebanyak 2 kali akibat SPPI tidak melaksanakan tugas, ini mencoreng nama baik SPPG Desa Bojong dan mencorwng nama baik Program Sekala Prioritas Bapak Presiden Prabowo.
3. Seribu tujuh ratus lebih Penerima Manfaat (PM) yang terdiri dari siswa sekolah dan ibu hamil/menyusui di Desa Bojong tidak menerima hak gizinya. Mereka adalah sasaran utama program Presiden yang harusnya mendapat perhatian.
4. Honor operasional relawan yang sudah bekerja selama 4 hari belum terbayarkan, menimbulkan keresahan di tingkat bawah.
Pengelola menegaskan telah menempuh jalur pelaporan resmi sesuai prosedur.
”Kemudian pengelola melaporkan kejadian dan ketidakhadiran SPPI ini kepada Korcam SPPI Banjarwangi,” ujar Pengelola SPPG Desa Bojong.
Namun hingga sampai saat ini belum juga ada kejelasan tindak lanjutnya, sehingga operasional masih lumpuh.
HARAPAN MENDESAK AGAR JADI PERHATIAN BGN:
Pengelola SPPG Desa Bojong berharap kepada pihak terkait dalam hal ini Korwil beserta KPPG dan pimpinan BGN di pusat agar segera mengevaluasi SPPI tersebut dan segera menugaskan SPPI yang baru.
Harapan ini sangat mendesak dan harus menjadi perhatian BGN. Mengingat seribu tujuh ratus lebih PM di Desa Bojong sangat menantikan MBG setiap harinya. Bagi mereka, MBG bukan sekadar makan siang, tapi sangat membantu pemenuhan gizi, mengurangi beban orang tua, dan menjadi penopang semangat belajar anak-anak di sekolah.
Jika persoalan SPPI mangkir 75 hari tanpa sanksi tegas ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap program besar BGN di wilayah Banjarwangi, Garut.
Pengelola meminta BGN Pusat tidak tutup mata, segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi total terhadap kinerja SPPI berinisial FRCP tersebut. ” Tandanya.
**Redd**
